Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meradang. Ia menduga ada gerakan politik yang dilakukan pejabat lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (1/2) AHY mengungkapkan kecurigaannya setelah mendapatkan informasi dari banyak pihak tentang gerakan itu.
"Yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Joko Widodo," kata AHY.
AHY merinci, manuver politik ini diinisiasi oleh lima orang kader dan eks kader partai Demokrat, serta seorang pejabat tinggi pemerintahan.
AHY tidak menyebut nama pejabat tinggi pemerintahan itu. Alhasil, publik hanya bisa menerka-nerka sosok pejabat tinggi yang dimaksud putra sulung Presiden RI ke-5, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Selang berapa jam usai konferensi pers AHY, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat, Andi Arief menyebut nama pejabat tinggi yang dimaksud. Lewat cuitannya, Andi dengan tegas menyatakan jika Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko merupakan sosok di balik upaya kudeta tersebut.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," cuit Andi lewat akun pribadinya.
Mengonfirmasi cuitan Andi Arief, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan jika upaya pengambilalihan partainya oleh Moeldoko itu dilatari untuk kepentingan 2024.
"Mereka [pengurus Demokrat] dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Herzaky, pernyataan itu berdasarkan pengakuan dari para pengurus pimpinan pusat dan daerah Partai Demokrat yang sempat bertemu dengan Moeldoko. Pertemuan itu, kata dia, turut membahas kudeta bagi pimpinan Demokrat.
Ia menilai, tindakan Moeldoko itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan cara mencatut nama Jokowi selaku Presiden.
"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," kata Herzaky.
Mendapat tudingan bertubi-tubi, Moeldoko akhirnya buka suara. Ia menjelaskan, sebagai mantan Panglima TNI, ia kerap didatangi tamu, termasuk beberapa kader Demokrat.
Menurut Moeldoko, para tamu tersebut menyampaikan kondisi internal partai berlambang Mercy itu. Namun demikian, Moeldoko mengaku hanya mendengar cerita tersebut tanpa memberikan masukan maupun saran.
"Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gua dengerin aja, berikutnya ya dengerin aja. Saya sih sebenarnya prihatin lihat situasi itu, karena saya bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko.
Moeldoko meminta AHY dan kader Demokrat lain tidak mengaitkan polemik ini kepada Jokowi maupun Istana Kepresidenan. Menurunnya, persoalan ini urusannya pribadi.
"Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP," ucapnya.
Moeldoko juga membantah tudingan jika ia merancang aksi kudeta kepemimpinan AHY di Demokrat. "Kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam termasuk dari rumah," imbuh Moeldoko.
